INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Edi Fauzi, meminta kepada tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) agar mengawasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayahnya, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani yang memerlukan.

Menurutnya, penyaluran pupuk subsidi harus benar-benar diperhatikan dan diawasi, agar masyarakat khususnya para petani yang terdaftar dalam e-RDKK bisa mudah mendapatkannya sesuai kebutuhan yang telah diatur pemerintah melalui Kementerian Pertanian guna memperoleh pupuk bersubsidi.

“Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini dimaksudkan agar penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Kemudian juga mampu memenuhi kebutuhan petani secara keseluruhan, sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya kepada media saat ditemui di Kantor DPRD Indramayu, Selasa, 7 Januari 2025.

Ia menjelaskan, penyaluran pupuk subsidi ini sudah ada regulasinya dan pupuk yang dibagikan dibatasi tidak boleh melebihi ketentuan. Hal ini bertujuan agar petani bisa merasakan semua program pupuk subsidi tersebut.

“Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus meningkatkan pengawasan dalam penyaluran pupuk, jangan sampai satu orang petani itu melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan stok pupuk menipis dan petani lainnya tidak dapat,” tegas Politisi asal Dapil Indramayu 6 ini.

Ia juga mengingatkan, KP3 Indramayu agar penyaluran pupuk bersubsidi tersebut jangan sampai dimanfaatkan oknum yang berada di luar lingkup pertanian yang pada akhirnya malah merugikan petani.

“Makanya, pengawasan terhadap penyalurannya sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya penjualan yang tidak sesuai regulasi, misalnya ada indikasi oknum distributor atau kios yang mungkin saja mengklaim data petani yabg terdata di e-RDKK melalui kelompok tani agar bisa menyerap kuota pupuk subsidi, meskipun penebusan melalui aplikasi,” tandas Mantan Ketua GP Ansor Indramayu ini.

Edi menjelaskan, hal tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa atau rekomendasi kelompok tani untuk menebus pupuk subsidi di kios. Sehingga, lanjut Edi, kebijakan ini jangan sampai dimanfaatkan atau disalahgunakan.

“Jadi, untuk distribusi pupuk subsidi ini harus betul-betul diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Indramayu,” jelas Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu ini.

Selain itu, Edi juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk, yang harus dikawal Aparat Penegak Hukum (APH).

“Pengawasan juga harus melibatkan semua unsur, baik dari Kepolisian ataupun Dandim, perlu diawasi jika ada penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor ataupun kios. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” pungkasnya

Ia bersama jajaran wakil rakyat di DPRD Indramayu akan terus memantau distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu Tahun 2025 ini.(Red/FP)