JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dinilai berakibat pada banyaknya warga Indonesia yang terpaksa menjadi ABK kapal ikan di negara lain, pasalnya di Indonesia sendiri kapal-kapal ikan ukuran besar dan beroperasi di laut lepas hampir tidak ada.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agaknya secara sengaja dan terencana mempunyai niat untuk menjauhkan mereka dari keluarganya dengan bekerja di kapal-kapal ikan asing di luar negeri karena di dalam negerinya sendiri kapal-kapal ikan ukuran besar dan beroperasi di laut lepas hampir tidak ada lagi,” ungkap Ono, Senin (15/5/17).
Ia menjelaskan, jumlah ABK Nelayan asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan Jepang terus meningkat sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan moratorium pada November 2014 dan menderegistrasi seluruh kapal ikan, sekitar 753 kapal, yang pembangunannya di luar negeri, padahal menurutnya tidak termasuk kelompok yang blacklist serta menetapkan kebijakan ukuran kapal maksimal 150 Gross Ton (GT).
Ia membeberkan, di Jepang pada 2015, jumlah ABK tercatat 5.487 orang dan pada 2016 berjumlah 5.725 orang, naik 4.6%, yakini terdiri dari pelaut magang dan pelaut penuh. Seiring dengan lulusnya murid-murid dari Akademi dan SMK Pelayaran atau Maritim atau SMK Kelautan atau Perikanan, maka dapat dipastikan jumlah ABK Kapal Nelayan asal Indonesia akan terus bertambah. Selain ke Jepang, lulusan itu akan bekerja di kapal-kapal ikan asal Taiwan, Korea, Malaysia, Vietnam bahkan USA dan Panama.
“Apakah cukup Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI berkoar-koar teriak “jangan ada perbudakan di negara lain terhadap ABK asal Indonesia!”. Harusnya mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di negeri sendiri supaya diawasi langsung dan dekat dengan keluarganya. Harusnya mereka yang akan wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunianya Presiden Jokowi. Bukan malah berkontribusi terhadap kejayaan maritimnya negara lain. Harusnya mereka mengisi kapal-kapal ikan Indonesia di laut lepas yang saat ini dikuasai bangsa asing disaat Indonesia masih menjadi anggota organisasi pengelola laut lepas itu dan berhak atas ikannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan Susi yang yang dinilai hanya sekedar pencitraan, menurutnya Susi tidak sadar bahwa selama ini kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan buruh di sektor kelautan.
“Disaat rakyat kita butuh kerja dan butuh makan, Susi Pudjiastuti hanya bisa membakar kapal dan penjarakan nelayan kecil. Dengan bangganya Dia mendapat penghargaan dari negara dan bangsa asing atas penderitaan yang diderita nelayan Indonesia. Apakah ini yang kita harapkan?” pungkasnya.
