INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),-Pemerintah Kabupaten Indramayu akan mengirim surat keberatan ke Gubernur Jawa Barat melalui Dinas lingkungan hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat terkait reklamasi untuk pelabuhan Patimban Subang.”Kami menolak keras soal reklamasi yang akan menggunakan material pasir dari wilayah Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.Hal itu dikarenakan, wilayah pesisir Indramayu sangat rawan akan abrasi pantai,”kata Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu,Aep Surachman.Pemkab Indramayu berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempertimbangkan keberatan yang diajukan Pemkab Indramayu.”Meski pengelolaan laut 0-12 mil merupakan kewenangan Provinsi, tapi kami menilai, untuk kepentingan lingkungan hidup, harus menjadi pertimbangan,”ujarnya.
Sebelumnya, penolakan material pasir dari tiga desa di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu juga mendapatkan penolakan dari KNPI Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, Bupati Subang Imas Ayumningsih mengklaim pemerintah Kabupaten dan warga sudah berembuk dan sepakat mendukung proyek Pelabuhan Patimban.
“Kami sudah berembuk semua, khususnya dengan warga setempat soal pembebasan tanah,” kata Imas Aryumningsih, Kamis (27/7) kepada Fokus Pantura.
Menurut Imas,lahan bakal pelabuhan Patimban di wilayahnya sudah didata.”Progresnya kemarin sudah pendataan lahan. Lalu,penentuan titik koordinatnya.Tinggal menunggu pembayaran dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),”katanya.
Sejauh ini berdasarkan laporan, ada sekitar 120 kepala keluarga yang lahannya akan dibebaskan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban
Dikatakan Imas, adapun lahan darat yang dipergunakan,relatif sedikit karena badan pelabuhan akan berdiri di atas lahan reklamasi seluas 360 hektare.
“Lahan yang digunakan adalah kebanyakan lahan tambak bukan lahan pemukiman dan lahan pemerintah,” kata dia
Imas juga menjelaskan, bahwa Pelabuhan Patimban akan terdiri atas dua bagian, yakni area pulau reklamasi seluas 350 hektare dan wilayah darat 250-300 hektare.
“Tahun ini proyek Pelabuhan Patimban masuk dalam tahapan pembebasan lahan.Untuk pembebasan lahan tersebut, sudah dianggarkan dana Rp500 miliar,”ujarnya.
Disinggung soal adanya penolakan warga terkait harga tanah yang ditetapkan oemerintah sesuai NJOP, Bupati Subang Imas Aryumningsih menanggapinya dengan santai.
“Yang protes itu para petani pemilik lahan sawah karena adanya rumor pembebasan lahan hanya dianggarkan sebesar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu rupiah per meter. Itu pun sudah termasuk ganti rugi tanaman dan bangunan” katanya
Padahal menurut Imas, untuk pembangunan pelabuhan Patimban tidak akan menggunakan areal persawahan.
“Pembangunan pelabuhan patimban tidak akan menggunakan lahan pertanian atau sawah” tegasnya
Sementara itu Amin salah seorang petani Patimban mengatakan kami tidak menolak adanya pembangunan Pelabuhan internasional,
“Namun, kita menginginkan pembebasan lahan sebesar lebih dari Rp2 juta rupiah per meternya” kata Amin
Menurut Amin, masyarakat bersyukur akhirnya pembangunan pelabuhan patimban ini tidak sampai menggunakan lahan pertanian.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Subang,Beni Rudiono mengatakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat sudah mengesahkan revisi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Aturan itu hanya mengubah satu pasal, yakni mengganti kata “Pelabuhan Cilamaya” menjadi “Pelabuhan Patimban” dan mencantumkan lokasi pelabuhan baru.
Menurut Beni, kita dari DPRD Subang akan selalu proaktif menanyakan kemajuan proses perizinan proyek Patimban.
“Salah satu yang tengah dinantikan adalah hasil kajian reklamasi”kata Beni
DPRD Kabupaten Subang berharap proyek pembangunan Pwlabuhan Patimban ini bisa berjalan lacar dan didukung oleh semua pihak termasuk warga setempat” ujarnya. (Tomi indra/Ahya Nurdin)
