INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Pegiat Anti Korupsi Kabupaten Indramayu, Dulbari, secara resmi melaporkan Perumda Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) Kabupaten Indramayu atas dugaan korupsi corporate pengadaan Bansos Covid – 19, pasalnya harga komoditi yang dipatok BWI dalam surat penawaran kepada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tak sesuai ketentuan.
Ia resmi melaporkan Perumda BWI Indramayu di Kejaksaan Negeri Indramayu, Jum’at,(15/1/2021)
“Ada kekuatan besar yang menopang, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) menjadi perusahaan milik pemerintah kabupaten Indramayu yang superior. Dinas dan satuan perangkat kerja daerah di Indramayu dibuat tak berdaya. Apa yang ‘diminta’ Perumda BWI kontan diiyakan tanpa berhitung cermat,” katanya kepada awak media.
Anggapan ini setidaknya tergambar dari kasus dugaan kongkalikong pengadaan komoditi untuk program bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19. Dengan dalih melaksanakan peraturan bupati, semua pengadaan sembako yang diperuntukkan bagi warga terdampak covid-19 dalam program bansos, wajib melalui pintu BWI.
Tujuannya agar Perumda BWI memperoleh keuntungan besar, sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Alih-alih dilaksanakan dengan baik, program bansos di Kabupaten Indramayu malah dinilai sebagian kalangan terindikasi adanya praktik korupsi korporasi.
“Dugaan korupsi itu salah satunya terindikasi dari harga komoditi yang dipatok BWI dalam surat penawaran kepada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat,” terangnya.
Ia menilai, harga yang dipatok BWI tidak wajar dan jauh dari harga pasaran. Padahal komoditi itu diperuntukkan bagi bansos, yang harusnya mengenyampingkan aspek pendapatan.
BACA JUGA : Pansus Covid-19 DPRD Indramayu Temukan Empat OPD Masalah
“Kami punya semua catatan penawaran harga setiap komoditi, banyak yang tidak wajar. Dari mulai harga beras, sarden, minyak goring, dan lain-lain,” tandas dia.
Diantara ketidakwajaran harga, pihaknya siap menguji berdasarkan fakta di lapangan. Sebagai pembanding kata dia, harga beras premium poles dibandrol dengan harga Rp.11.200 / kg, sarden ABC 425 gr dihargai Rp.19.650/kaleng. Komoditi lain misalnya. Minyak goreng Resto 900 ml/pouch dihargai Rp.11.750 serta kecap Sedap 550/pouch Rp.21.950.
Yang mengejutkan, lanjut Dulbari, dalam penawaran juga disertakan biaya kemas dan pengiriman untuk setiap item komoditi. Bea kemas dan kirim ini yang juga menjadikan anggaran bansos dari DKP membengkak dan tidak realistis.
BACA JUGA :Sekdis Ketahanan Pangan Beberkan Paket Banbup Covid-19
“Selain beras,semua komoditi itu dikemas dalam satu kantung, tidak terpisah-pisah. Jadi kalau setiap item ada biaya kemas dan pengiriman logikanya tidak bisa diterima,” tukas dia.
Sekadar informasi,pada tahun 2020 lalu BWI menerima order pengadaan komoditi bansos dari DKP. Anggaran yang digelontorkan DKP mencapai Rp.37 miliar lebih.
Tudingan adanya praktik korupsi, Direktur Operasional Perumda BWI, Surya, menanggapi dingin. Ia enggan menjelaskan soal tudingan itu. Surya hanya mengatakan bahwa apa yang sudah dijalankan itu telah sesuai aturan yang benar.
“Semua yang dilakukan berniat ibadah dan semangat bekerja,,, dan InshaAllah semua sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang benar… ,” jawab Surya melalui pesan singkat WhatsApp kepada awak media, Sabtu (16/1/2021).
