Oleh: M. Sufi Zulkarnaen
Political Marketing
Berbagai citraan, kata/bahasa dan benda menjelma menjadi kekuatan simbolik ketika diletakkan dalam kontek politik. Berbagai hal tersebut menjadi tidak netral lagi karena kuasa kepentingan memainkan peranannya. Kuasa kepentingan inilah yang merekonstruksi setiap gerakan dan komunikasi politik yang dilakukan. Langkah politik dari pasangan calon (paslon) maupun partai pengusung tentu terjadi perubahan saat pandemi seperti sekarang ini. Utamanya adalah menciptakan pendidikan politik kepada masyarakat yang elegan santun dan bermartabat dalam menggiring opini agar pemilih menyalurkan hak pilih dan suaranya dalam Pemilukada saat pandemi.
Perkembangan kesadaran kritis masyarakat dan tingkat persaingan yang makin ketat dalam pertarungan perebutan kekuasaan, disadari atau tidak, kemenangan sangat ditentukan oleh strategi yang diterapkan oleh para kandidat dan pergeseran peran yang diciptakan oleh masing-masing tim dari para kandidat dalam merebut hati para pemilihnya. Dalam kondisi seperti ini praktik politik dan bisnis mempunyai kesamaan dalam mengelola targetnya, jika dalam politik yang berdasarkan demokrasi maka rakyatlah yang merupakan pemegang kekuasaan, sedangkan di dunia bisnis konsumenlah yang menjadi targetnya.
Untuk menyongsong Pilkada di Kabupaten Indramayu yang tinggal sebentar lagi dilaksanakan, tentunya saat-saat sekarang para kandidat sudah mengambil langkah-langkah untuk dapat memenangkan pertarungan. Pengalaman pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu berbagai poster dan sepanduk menghiasi seluruh tempat yang bisa ditempeli, bahkan pepohonan bak peragawati seolah-olah berbaju aneka warna, bukan hanya itu , terkadang di jalan kita juga diberi souvenir seperti kaos, korek api, kipas, masker, alat-alat kesehatan yang diperlukan saat pendemi atau kalender sebagai bentuk alat mengkampanyekan para kandidat. Persaingan yang ketat dalam pilkada jika dilihat dari perspektif marketing sangat menarik untuk di telusuri karena berlakunya logika pemasaran dalam dunia politik.
Hermawan Kertajaya (1996) menjelaskan, pada saat belum ada persaingan atau situasi persaingan tidak keras, maka pemasaran tidak atau belum terlalu dibutuhkan oleh suatu perusahaan/kandidat. Pada situasi persaingan yang semakin keras, maka pemasaran menjadi suatu fungsi yang sangat penting. Pada saat seperti inilah marketing harus menjadi napas bagi seorang kandidat hingga political marketing (pemasaran politik) semakin menujukkan urgensinya.
Dalam pemilu, penggunaan konsultan pemasaran dan public relations (tim sukses) untuk menjadi mediator antara kandidat dan calon pemilih termasuk dengan media massa. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dalam rangka memenangkan pertarungan merebut kekuasaan. Kondisi pandemi juga sangat mempengaruhi pemilihan alat peraga dan metode kampanye yang diterapkan masing-masing paslon, baca : pasangan calon. Salah satunya penerapan protokol kesehatan harus diperhatikan dalam setiap langkah pemasaran politik yang dilakukan oleh paslon, partai pendukung, maupun relawan dari masing-masing calon. Begitu juga sosialisasi oleh aparat pemerintah tentang tanggal dan aturan dalam pelaksanaan pemilukada. Political marketing bisa didefinisikan sebagai proses analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol terhadap program politik dan pemilu yang didesain untuk menciptakan, membangun dan membina hubungan pertukaran yang saling menguntungkan antara kandidat dengan pemilih, untuk mencapai tujuan pemasar politik (Oí Cass, 1996).
Dengan demikian tidak bisa dimungkiri lagi bahwa antara political marketing dengan teori pemasaran mempunyai hubungan signifikan. Dua-duanya bertujuan untuk memasarkan produk agar diterima konsumen, paket kandidat kepala daerah merupakan produk yang ditawarkan pada calon pemilihnya.
Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)
Pilkada di Kabupaten Indramayu tentu diperlukan strategi yang sesuai dengan karekteristik wilayah dan calon pemilihnya. Untuk bisa memenangkan persaingan, selain mengetahui peluang yang ada, seorang kandidat juga harus memperhatikan kekuatan lawan-lawannya, kandidat harus mengetahui pesaing mana yang kira-kira akan menjadi ancaman serius serta dapat mengelompokkan calon pemilih yang nantinya mendatangkan suara yang signifikan.
Untuk meningkatkan dukungan, kandidat harus mampu menyampaikan kebijakan, menjawab isu yang berkembang secara rasional dan sesuai dengan harapan calon pemilih sehingga kandidat harus bekerja keras untuk memikat pemilih. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda maka dibutuhkan marketing mix yang berbeda pula. Kondisi tersebut harus benar-benar dipahami khususnya dalam arena persaingan untuk menundukkan hati calon pemilihnya sehingga perlu bagi kandidat paslon untuk memahami konsep tentang bagaimana proses yang terjadi sampai masyarakat menjatuhkan pilihan.
Pada dasarnya pemilih itu rasional dan sekaligus irrasional juga objektif sekaligus subjektif dalam menentukan pilihannya yang semuanya sangat tergantung pada kepentingan masing-masing pemilih. Ada pemilih yang dasar pilihannya adalah kebijakan yang ditawarkan kandidat, sementara pemilih lain justru berorientasi pada kedekatan sosial budaya, asal-usul, faham dan agama. Atau hanya memikirkan kesejahteraan sesaat. Pada akhirnya sistem pemilihan pilkada yang melibatkan calon pemilih diberi kebebasan untuk memilih secara langsung paket calon kepala daerah dimaksudkan untuk mewujudkan good government and clean governance.
Mengutip apa yang dikatakan oleh seorang Budayawan, bahwa demokrasi itu cerewet dan membuat repot. Cerewet karena tidak mengenal kebenaran tunggal, tetapi kebenaran obyektif sehingga selalu penuh perdebatan. Demokrasi juga membuat repot karena ia mengurusi kepentingan publik yang memiliki keragaman gagasan, selera dan ekspresi. Disinilah setiap calon pemimpin diharapkan mewujudkan cita-cita kolektif, setidaknya mendekati ideal.
Pilkada bukan sekedar lahan pengumpul suara tapi juga merupakan event pengejawantahan kedaulatan rakyat yang memperjelas demokrasi sekaligus menjadi wahana pendidikan politik. Perhelatan politik pilkada langsung juga harusnya mengangkat isu dan jalan keluar dari kondisi Indramayu, seperti : 1) Pertumbuhan ekonomi dibawah 2% (sebelum Covid-19), 2) Penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 di masyarakat, 3) Pemulihan kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, 4) Rata-rata lama belajar rakyat Indramayu dibawah 6 tahun (artinya rata-rata penduduk Indramayu tidak tamat SD), 5) Pelayanan kesehatan sangat rendah, 6) KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merajalela, 7) Jual beli jabatan terjadi dihampir semua sektor/bidang, 8) Lemahnya penegakan hukum dan HAM, 9) Rendahnya kesejahteraan rakyat, 10) Kurang berkembangnya pembangunan di daerah dan masyarakat yang bermuara pada kondisi IPM (indeks pembangunan manusia) Indramayu yang tergolong sangat rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Semakin dekat dengan pelaksanaan pilkada, pihak–pihak yang mencalonkan diri dan timnya pasti semakin intens melakukan pendekatan kepada masyarakat. Gerakan-gerakan halus akan mulai menyusup ke desa–desa bahkan RT/RW maupun ke rumah-rumah. Juga semakin gencar dan terbuka saat menjelang hari pencoblosan. Tak ada yang salah. Itu sah– sah saja yang mesti diwaspadai adalah mobilisasi keberpihakan aparat birokrasi dengan cara-cara “kotor” yang dilakukan oleh calon yang ada karena apabila ini terjadi maka kualitas pilkada akan tercederai dan tujuan mulia demokrasi ternodai. Diharapkan berbagai elemen masyarakat yang sudah mulai terbiasa dengan pemilihan langsung dan segala atribut kampanyenya, sekarang jauh lebih dewasa dan cerdas dalam menyambut setiap janji–janji para calon.
Masyarakat jauh lebih berani dan punya ingatan yang luar biasa kuat dibanding para pejabat yang mudah lupa akan janjinya. Situasi ini seharusnya juga menjadi masukan tersendiri bagi tim para calon bupati dan wakil bupati dalam menyusun program kampanye. Bukan sekedar memberi “kenikmatan” sesaat seperti membagi “amplop” dengan alasan mengganti waktu dan transport kepada pemilih yang tidak ada bedanya dengan membodohi masyarakat dalam memahami konteks demokrasi pilkada langsung. Justru program– program yang diusung itulah yang hendaknya menjadi jualan kepada pemilih agar luluh hatinya dan menjatuhkan pilihan kepada kita, tentunya program tersebut realistis dan nanti jika terpilih harus bisa dan wajib dilaksanakan.
Keteladanan Kepemimpinan
Pesta demokrasi melalui pilkada merupakan arena pembelajaran dan pendidikan politik dari calon pemimpin kepada masyarakat yang akan dipimpinnya. Layaknya guru yang mendidik peserta didiknya untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, bisa diartikan sukses dalam menjalani kehidupan. Tentu dengan suri teladan dari pemimpin menjadi modal utama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan pro kepentingan rakyat.
Kesuksesan dalam berpemerintahan, antara lain akan terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak masyarakat. Perubahan pola pikir dapat dimulai dari peningkatan mutu pendidikan masyarakat. Dapat dilihat dari peningkatan rata-rata lama belajar rakyat indramayu. Implikasinya adalah jenis pekerjaan masyarakat meningkat. Tidak hanya Indramayu sebagai salah satu daerah di Indonesia penyumbang TKW (tenaga kerja wanita) pembantu rumah tangga (dikenal asisten rumah tangga) di luar negeri. Masih banyak pekerjaan yang dapat diciptakan dengan keunggulan yang dimiliki Indramayu, antara lain : lahan masih luas, bidang usaha masih terbuka lebar, dan sebagai jalur lalu lintas perdagangan (dikenal sebagai jalur pantura -pantai utara-). Bidang perikanan kelautan, Kabupaten Indramayu memiliki panjang pantai lebih dari 114 Km.
Perubahan pola tindak masyarakat juga tidak kalah penting. Perubahan pola tindak ini seharusnya dicontohkan oleh pemimpin. Konteks kepemimpinan yang kita kenal dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan semboyan “Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karsa; Tut wuri handayani”. Konteks kepemimpinan dalam semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut akan menciptakan seorang pemimpin yang disegani dan berwibawa karena menggambarkan seorang pemimpin yang mampu menempatkan diri dimanapun dia berada namun tetap berwibawa.
Kewibawaan pemimpin bukan diciptakan dengan “premanisme” tetapi kesadaran bahwa pemimpin tersebut mempunyai kelebihan yang patut untuk diteladani. Saatnya menimang–nimang dengan seksama, apa yang sebaiknya kita perjuangkan bersama untuk kepentingan masyarakat Indramayu. Mungkin ini saatnya melepaskan 5 fanatisme partai dan berganti dengan idialisme kepentingan daerah. Tak penting partainya apa, sejauh pemimpin itu sungguh–sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Saatnya kita memilih pemimpin Indramayu untuk 5 tahun kedepan yang mempunyai visi misi mensejahterakan masyarakat dan menegakkan demokrasi bukan memikirkan kepentingan pribadi, keluarga atau golongan. Selamat berpesta demokrasi Indramayu. Lahirlah kepala daerah terpilih yang dapat membawa perubahan indramayu lebih maju dan rakyatnya sejahtera. Semoga.
*) Penulis adalah Anak Indramayu/ Alumni IPB
