INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Puluhan Honorer Tenaga Penggerak Desa (TPD) Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu, ahirnya buka suara ihwal dirinya bersama honorer lainnya dipaksa untuk mendukung salah satu Calon Bupati Indramayu oleh Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Indramayu.
Salah satu Honorer TPD mewakili, sebut saja Mawar bukan nama sebenarnya, mengaku ia dipaksa Kepala Dinas Dalduk dan KB Indramayu untuk membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu Calon Bupati Indramayu pada 17 Juli 2020 silam.
Ia bersama 31 rekan honorer dikumpulkan di Aula Kantor Dinas dengan penjagaan ketat baik dipintu masuk maupun sterilisasi dari perangkat handphone yang tidak diperkenankan dibawa masuk dalam pertemuan itu.
Menurut Mawar, di tempat Aula tersebut, ia bersama rekan lainnya dipaksa untuk membuat surat pernyataan diatas kertas yang sudah dipersiapkan pihak Dinas, berikut materai 6000 dan bolpoin. Ditempat itu, Mawar diberikan penekanan oleh Kepala Dinas didampingi dua ASN yang berada didepan acara agar mendukung salah satu Calon Bupati, jika tidak mau menuruti keinginan Kadis, maka mereka diancam untuk dipindah tugas kerja.
BACA JUGA : Beredar Pernyataan Dukungan Cabup Indramayu dari PLKB
Dari 31 honorer yang dikumpulkan, tidak semuanya membuat surat pernyataan dukungan, namun tetap saja mereka (honorer red) yang sudah membuat pernyataan dukungan untuk Cabup tertentu mendapat sanksi pemindahan kerja. Akibat reaksi penolakan atas kepindahan beberapa honorer, publik menduga Dinas Dalduk dan KB Indramayu memberlakukan wajib membuat pernyataan kepada 183 TPD (terdiri 85 honor Propinsi dan 98 honor daerah) dukungan pada program KB dan Calon Bupati tertentu agar tidak terkesan pilih kasih, hingga ahirnya blangko pernyataan dukungan tersebut beredar viral di media sosial.
BACA JUGA : Kadis Tri Nani Klarifikasi, Semua Ulah Oknum Tenaga Non PNS
Senada, Perwakilan Honorer TPD sebut saja Jhon mengaku telah dikumpulkan di Aula Dinas PPKB Indramayu, semula ia menganggap jika pertemuan tersebut untuk membahas terkait program dan progres kinerja dilapangan, namun ia tak bisa mengelak saat disodori kertas HVS dengan materai 6000 agar membuat surat pernyataan dukungan kepada salah satu Cabup Indramayu.
Ketua Forum Komunikasi TPD KB Kabupaten Indramayu, Tino Sanjaya, membenarkan adanya kejadian tersebut, dimana beberapa anggota TPD KB bawahannya, diundang oleh Kepala Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Indramayu di Aula Dinas, namun ia tidak mengetahui secara jelas jika kegiatan yang terjadi saat itu menyangkut pembuatan surat pernyataan dukungan Cabup tertentu.
“Saya ada waktu itu di lokasi sebagai kordinator, saya siap terima konsekwensi sanksi, karena dalam perkumpulan tersebut kami tidak ngomong dukungan salah satu calon,” ungkap Sekretaris Umum Forum Komunikasi TPD Pusat saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.
BACA JUGA : Beredar Vidoe Dukungan Cabup dari PLKB, Bawaslu Indramayu Investigasi
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu, Tri Nani Rochaeningsih, mengaku tidak pernah menginstruksikan jajaran DPPKB untuk mendukung salah satu calon Bupati, baik secara lisan maupun tulisan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi – sembunyi.
Ia mengaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di posisi tidak memihak kandidat Bupati manapun menjelang Pilkada Indramayu. Proses Pilkada, silahkan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, karena ASN tidak boleh terlibat dalam proses politik, baik langsung, maupun tidak langsung.
Menurutnya, selebaran itu bisa saja dibuat oleh siapapun untuk kepentingan pribadi, sebagai salah satu upaya pembunuhan karakter baik ke diri saya pribadi, instansi (Dinas), maupun ASN secara keseluruhan.
“Silahkan tanyakan kepada bawahan saya ini ada semuanya kepala UPTD KB Kecamatan,” kata Trinani saat dikonfirmasi.
