JAKARTA,(Fokuspantura.com),- Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia ( Gema PS Indonesia ) menggelar Upacara Bendera secara serentak di 124 Kelompok Tani Hutan ( KTH ) pada wilayah 20 Kabupaten di pulau Jawa, Senin(17/8/2020).
Deputi Kebijakan, Hukum dan Advokasi Gema PS Indonesia, Carkaya, mengatakan, momentum HUT Kemerdekaan Indonesia ke-75 saat ini, petani merasa bangga sebagai pemilik negeri, mencintai bangsa Indonesia sebagai bangsa berdaulat terutama daulat atas tanah.
“Penjajahan atas bangsa Indonesia di masa lampau ditandai dengan penguasaan fisik tanah-tanah asli bangsa,” katanya dalam rilis yang diterima.
Menurutnya, menguasaan fisik ini melalui kebijakan agraria kolonial sebagaimana tertuang dalam Bosch Ordonantie 1865 (kebijakan kolonial atas hutan khususnya di Jawa-Madura) dan Agrarische Wet 1870 (kebijakan agraria/pertanahan kolonial). Bung Karno dalam sidang pembelaannya di pengadilan kolonial menyebut penjajahan atas tanah air bangsa Indonesia sebagai penindasan manusia atas manusia.
“Penjajahan telah memiskinkan bangsa ini bukan hanya ekonomi, sosial, budaya dan bahkan kepribadian kita,” papar Carkaya.
Atas berkat rahmat Allah SWT, 75 tahun lalu para pendahulu bangsa telah membawa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
“Saatnya kita mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyelesaikan warisan-warisan kolonial Belanda dan mengubahnya menjadi arah baru merdeka sejati,” tuturnya.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah membuat suatu kebijakan perhutanan sosial yang sesungguhnya merupakan gerbang kemerdekaan bagi petani, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, melalui Permenhut No 83 Tahun 2016 dan Permenhut No 39 Tahun 2017.
Sementara itu, Ketua Gema PS Indonesia, Siti Fikriyah, menegaskan, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mendukung kebijakan tersebut, dan mengawal pelaksanaannya di lapangan. memimpin pemulihan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan kepribadian para petani hutan, masyarakat di dalam dan sekitar hutan agar semua merdeka.
“Merdeka dari rasa takut dan rasa tertindas dalam mengelola hutan warisan Bangsa. Merdeka dari ketimpangan pengelolaan kawasan hutan,” tuturnya.
Disamping itu pula, pemulihkan ekologi kawasan hutan dengan menanam kembali kawasan hutan adalah pintu mengatasi ketimpangan ekonomi, keadilan, mempertahankan ketahanan pangan rakyat, memulihkan ekonomi nasional dari tekanan sosial, ekonomi dan kesehatan akibat Covid 19.
Gema Perhutanan Sosial Indonesia harus bersama-sama memimpin petani, masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam menata dan pengelolaan hutan beserta kelembagaan sosial sekonominya, yaitu kelompok tani hutan dan koperasi perhutanan sosial, agar secara gotong royong kita dapat memakmurkan rakyat, memakmurkan hutan, agar kelak kita mewariskan kebaikan-kebaikan kepada anak cucu.
“Dirgahayu Bangsaku, Dirgahayu Petani Perhutanan Sosial Indonesia,” pungkasnya.
