Oleh : Adlan Daie *)

TULISAN singkat ini dimulai.dari sebuah pertanyaan seperti judul berita media online Fokuspantura.com, edisi (Rabu 15 juli 2020) “Ada apa DPD Partai Golkar Jawa Barat menunda Musda Partai Golkar Indramayu?” Mengutip Dwight King, Profesor politik di Nothem Illionis, tentang fungsi partai politik, bukankah dalam konteks Partai Golkar sebagai institusi politik Musda adalah forum resmi untuk pembuktian kaderisasi siapa paling diterima para ketua pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar untuk memimpin DPD Partai Golkar Indramayu secara sah dan legitimated?

Betapa Indah dan elegan jika misalnya Musda  Partai Golkar Indramayu di atas didorong oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat sebagai role model hidupnya dinamika demokrasi di internal partai Golkar dalam rangka uji kelayakan kuallitas kepemimpinan politik para kadernya untuk bersaing dan berkontestasi secara fair play sesuai regulasi dan pedoman partainya. Bukan ditunda secara “Top Down” sebagaimana tertuang dalam surat DPD partai Golkar Jawa Barat no. B. 32/GOLKAR/VII/2020 tentang penundaan pelaksanaan Musda temasuk Indramayu kecuali penundaan atas permintaan bersifat “bottom up” dari bawah.

Dalam kerangka pemahaman yang bersifat “bottom up” itulah dapat dipahami keteguhan DPD Partai Golkar Indramayu untuk tetap melanjutkan pelaksanaan Musda dihadiri 19 PK dari 31 PK dan secara aklamasi menetapkan Syaefudin menjadi ketua DPD partai Golkar Indramayu meskipun tidak sederhana dibaca kerumitan politiknya dikaitkan dengan pertanyaan pembuka tulisan di atas, lebih dari itu, akan melahirkan konflik serial baru jika konstruksinya tidak diletakkan pada level kepentingan partai sebagai institusi politik dalam fungsi fungsinya sebagaimana pandangan Dwight King di atas.

Penulis sebagai pemerhati di luar Partai Golkar tentu menahan diri tidak masuk dalam pusaran debat yuridis dan aturan AD/ART Partai Golkar tentang sah dan tidak pelaksanaan Musda di atas, karena masing masing blok politik di internal Partai Golkar memiliki sandaran argumen terkait peraturan Partai Golkar sejalan dengan posisi dan standing politiknya. Tapi diluar itu, Musda Partai Golkar kali ini dapat dibaca ibarat musik di panggung tidak lagi seperti irama organ tunggal di satu tangan melainkan bertransformasi dalam sebuah orkestrasi di mana satu instrumen tidak mendominasi bunyi instrumen yang lain.

Bukanlah rahasia bahwa Partai Golkar Indramayu sudah cukup lama dilanda konflik pasca Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Supendi terjerat OTT KPK antara blok Irianto MS Syafiuddin (Yance), tokoh senior Partai Golkar dan Syaefudin, notabene kader Partai Golkar berproses matang dalam pengaruh politik Yance. Keduanya secara human relasional semestinya tidak sulit duduk bersama mengambil jalan moderat bukan saja demi kepentingan Partai Golkar terkait kontestasi pilkada 2020, lebih dari itu, Partai Golkar sebagai penguasa rejim politik baik di eksekutif maupun di legistatif menjadi penentu arus utama arah kebijakan publik masyarakat Indramayu.

Karena itu politik bagi partai Golkar sebagai penguasa rejim politik di Indramayu penentu arah kebijakan publik, haruslah ditarik kembali ke khittah makna dasarnya bahwa politik hakekatnya adalah jalan beradab. Sebuah jalan advokatif untuk bangunan kemuliaan peradaban publik bukan alat kanalisasi untuk berkuasa dengan mempertontonkan di ruang publik konflik politik penuh ancaman secara primitif betapa pun konflik tersebut bersifat internal. Di situlah marwah, martabat dan tanggungjawab publik dititipkan di pundak Partai Golkar Indramayu.

Semoga bermanfaat.

*) Penulis adalah Pemerhati Politik Elektoral Indramayu