KARANGAMPEL,(Fokuspantura.com),- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, belum efektif dilaksanakan diwilayah Kebupaten Indramayu, Jawa Barat.
Pasalnya, regulasi yang dijadikan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease -19 (Covid-19) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), termasuk perubahan Permendes PDTT untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) masih membingungkan beberapa pihak.
Poin BLT-Dana Desa, pada nomor 3 perubahan Permendes yang diterbitkan pada 14 April 2020 kemarin, BLT-Dana Desa tersebut mengatur masa penyalurannya 3 bulan terhitung sejak bulan April sekarang, dengan besaran Rp600 ribu per bulan per Keluarga, nampaknya belum bisa disalurkan oleh sejumlah desa di Kabupaten Indramayu. Khususnya di Kecamatan Karangampel.
Camat Karangampel, Dadang Oce Iskandar saat dikonfirmasi Fokuspantura.com melalui pesan WhatsApps mengakui dari hasil rapatnya kemarin untuk dibagikan, tapi menunggu pemadanan data, Musdes dan perubahan pengalokasian anggaran.
“Melihat prosedur adminitratif yang harus dilewati kemungkinan pembagian baru bisa dilakukan bulan depan,” ucapnya.
Bahkan Oce sebelumnya juga membenarkan jika 11 Desa yang ada di Kecamatan Karangampel tidak bisa menyalurkan BLT-Dana Desa di bulan April 2020 ini. Karena terkendala oleh verifikasi data.
“Tidak bisa. Karena menunggu petunjuk dari Kemendes yang masih ditunggu oleh DPMD. Kendalanya verifikasi data,” katanya.
Menurutnya, terdapat dua faktor yang menghambat tidak bisa tersalurkannya BLT-Dana Desa oleh 11 Desa di wilayah Kecamatan Karangampel di bulan April ini.
Satu (verifikasi data-red) itu, yang keduanya proses perubahan APBDes harus tetap ditempuh untuk menjaga agar anggaran covid-19 proporsional.
” Untuk semua itu sangat membutuhkan waktu,” jelasnya.
Disoal tentang data itu awalnya didapat dari Desa, baik penerima bantuan sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sekarang namanya menjadi Program Sembako (PKH dan non PKH -red) maupun data yang sudah diajukan ke Dinas-Dinas terkait untuk mendapatkan bantuan sosial akibat dampak pandemi covid-19, Camat Oce mengakuinya kalau data tersebut dasarnya dari desa.
“Tetapi yang mendata adalah lembaga terkait. Sehingga desa tidak memilikinya (arsip-red),” ungkapnya.
Dijelaskan Oce, DTKS data PDT tahun 2014 dasarnya data PPLS tahun 2011, pemilik data tersebut adalah Dinsos Provinsi, sementara data PKH dan BPNT pemilik datanya adalah Kemensos. Bahkan, dari Pertanian dan instansi lain, tidak pernah mengikut sertakan desa dan kecamatan.
“Saat ini semua berjalan. Semuanya harus terverifikasi pusat. Desa menunggu sampai saat ini hasil verifikasinya.” Pungkasnya.
Nampaknya, persoalan karut marut pendataan dari seluruh program bantuan dampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Indramayu akan menjadi issu baru, bahkan cenderung menguras banyak energi dibandingkan kesriusan penangan dan penanggulangan wabah virus Corona saat ini,mengingat fakta yang terjadi dilapangan, masih banyak ditemukan ribuan warga yang masih belum tercover oleh bantuan program pemerintah baik yang sudah berjalan seperti PKH dan BPNT, maupun program bansos lainnya. Hingga kemudian masalah tersebut menjadi PR besar bagi para Kepala Desa (Kuwu red) untuk ekstra mencari solusi penanganan data Bansos yang harus dilakukan langkah cepat.
