SUKRA, (Fokuspantura.com),- Puluhan warga Desa Ujunggebang, Kecamatan Sukra, Indramayu, Jawa Barat, mendatangi Kantor Desa setempat, guna melakukan penjelasan terkait sejumlah permasalahan yang ada di desanya, Senin (8/10/2018).
Proses klarifikasi yang dihadiri Muspika Sukra, berlangsung sedikit menghangat, warga meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Pemdes atas pembuatan polisi tidur didepan masjid Ujunggebang yang mengakibatkan kecelakaan pengendara sepeda motor, selain itu dugaan pengrusakan TPT blok Tanjung Pura menjadi bagian dari tuntutan warga.
Kemudian, penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) didekat lingkungan pemukiman, pemasangan portal dijalan laut Blok Pegagan, pengarugan sekitar 50 meter saluran pembuang irigasi, nilai lelang pangonan, CSR PLTU untuk Nelayan, transparansi anggaran desa, pengelolahan obyek wisata pantai plentong dan sejumlah kandang ayam yang ada didesa tersebut yang dinilai mengganggu kenyamanan warga.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Ujunggebang, H. Kusnato, mengatakan, pembuatan polisi tidur atas dasar permohonan warga setempat yang dimaksudkan untuk meredam laju kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan, akan tetapi dengan adanya kejadian tersebut pihaknya kemudian membongkar kembali seperti semula. Terkait musibah yang menimpa salah seorang warga, lanjut Kusnanto, saat itu juga diselesaikan dengan cara bermusyawarah setelah sabelumnya Kepala Desa melaporkan kejadian kecelakaan ke Polsek Patrol.
“Polisi tidur sudah kami bongkar dan kami sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban,” ujarnya.
Adapun masalah pengrusakan TPT di jalur irigasi Blok Tanjung Pula, secara tegas Kusnato mengatakan, itu bukan dilakukan oleh Perangkat Desa melainkan oleh warga yang menggarap lahan diarea tersebut dengan maksud membongkar sarang tikus.
Menurutnya, pengarugan saluran irigasi dan pemasangan portal yang posisinya sekitar 50 meter dari bibir pantai tidak lain dimaksudkan untuk kepentingan tata ruang obyek wisata Pantai Plentong, guna menjaga keamanan pengunjung termasuk pelebaran akses masuk, kemudian saluran pembuang dialihkan ke arah timur yang posisinya berdekatan dengan saluran pembuang tersebut.
“Jika warga keberatan maka portal akan kami bongkar, di dipindahkan ke area parkir, adapun warga setempat tetap dibebaskan dari bea parkir namun diberi tanda masuk berupa tiket parkir,” terangnya.
Ia mengatakan, masalah nilai sewa lelalng pangonan dengan nilai lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya bertujuan untuk menekan sewa garapan sehingga petani penggarap tidak terbebani dengan sewa yang tinggi, kendati sudah dilakukan himbauan kepada pemenang lelang, mengenai nilai sewa garapan adalah kewenangan pihak pemenang lelang.
Ia menegaskan, pengelolahan pantai plentong bukan oleh pribadi atau Pemdes melainkan oleh BUMDes Maju Desa Ujunggebang, sedangkan pihak Pemdes hanya mensuport pengembangan obyek wisata desa sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, selain itu penyediaan TPS juga merupakan daya dukung obyek wisata terkait kebersihan lingkungan sehingga secara pribadi Kusnato menyediakan sebagian lahan miliknya untuk pembuangan sampah Pantai Plentong termasuk bagi warga sekitar.
“Pantai Plentong dikelolah oleh Bumdes, Kami sebatas mensuport pengembangan ekowisata tersebut guna menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Desa Ujunggebang,” ungkapnya.
Menyinggung tentang transparansi anggaran, Kusnato, menjelaskan, pihaknya sudah memasang papan informasi berupa baligho anggaran desa berikut peruntukannnya disejumlah titik setrategis agar mudah diketahui oleh masyarakat desa, akan tetapi jika menghendaki detil rincian untuk warga dipersilahkan datang ke Kantor Desa, kemudian mengenai CSR PLTU untuk nelayan, warga agar menanyakan langsung kepada pihak PJB PLTU Indramayu agar penjelasannya lebih obyektif, yang pastinya tidak ada serupiahpun dana CSR untuk nelayan yang diterima Pemdes ataupun Kepala Desa.
“Semuanya sudah kami paparkan dan siap untuk diperbaiki jika ada kekurangan, namun begitu jika masih ada yang tidak puas, saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kapolsek Patrol Kompol Mashudi, mengatakan, pertemuan yang digelar di Kantor Desa Ujunggebang adalah mekanisme pencarian solusi atas permasalahan yang disampaikan sejumlah warga bukan melakukan suatu perdebatan sehingga berlangsung tertib.
“Dari semua masalah yang disampaikan semuanya ditanggapi dengan baik dan diselesaikan secara persuasif yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemdes,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Sukra, Rory Firmansyah, mengungkapkan, progress pembanguan Desa Ujunggebang terus bergerak dinamis adapun adanya protes sejumlah warga itu merupakan hal yang biasa terjadi pada mekanisme pemerintahan dalam proses demokrasi sebagai bahan kritikan guna mengarah pada pembangunan yang lebih baik.
“Kami apresiasi usulan warga karena dengan begitu akan memberi dampak pada kinerja Pemdes guna peningkatan sinergitas pada pelaksanaan pembangunan disegala sektor,” jelasnya.
Sementaraitu, Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu, Agus Suherman menuding Pemdes Ujunggebang diduga telah merusak fasilitas negara berupa saluran TPT yang berada di Blok Tanjungpura serta persoalan lain yang sangat merugikan masyarakat. Pihaknya akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib atas persoalan – persoalan yang terjadi sesuai dengan data data yang telah dihimpun LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu.
“Kami sudah kordinasi dengan pihak kepolisian, secara resmi kelembagaan akan mengadukan Kuwu Ujunggebang atas masalah ini,”tutur Agus.
