INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),– Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sudah memasukan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak yang bakal dilaksanakan pada ahir 2017 ini, sebesar Rp12,6 miliar. Besaran dana tersebut sedang dibahas seiring perubahan Perda tentang Pilwu dan Pemdes oleh Pansus IV DPRD Indramayu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD), Kabupaten Indramayu, H. Dudung Indra Ariska mengatakan saat ini pihaknya sudah selesai menyusun draff perubahan Perda tentang Pilwu dan Pemdes.
Dikatakannya, penekanan pada Perubahan Perda tentang Pilwu adalah secara umum tidak terlalu banyak dilakukan perubahan. Namun terdapat beberapa perubahan isi pasal tentang anggaran Pilwu yang menjadi beban APBD Indramayu.
“Dalam ketentuan umum dijelaskan tentang anggaran Pilwu, dihitung dari besaran hak pilih atau proporsional dengan total dana sebesar Rp 12,6 miliar untuk 138 desa penyelenggara Pilwu,”paparnya.
Menurutnya, dalam paparan bersama Pansus DPRD Indramayu nanti, pihaknya sudah menentukan besaran dana yang bakal diterima masing-masing desa penyelenggara pilwu dari batasan yang terendah sekitar Rp 76 juta untuk sekitar 900 hak pilih hingga Rp135 juta perdesa.
“Secara detail, nanti akan kami sampaikan pada penyelarasan bersama anggota Pansus DPRD Indramayu dan kemudian disetujui secara bersama anggota Pansus sebelum Perda tersebut ditetapkan,”terangnya.
Ia berharap, anggaran biaya yang sudah diputuskan Pemkab bersama DPRD Indramayu, dapat dijadikan rujukan kelancaran pelaksanaan Pilwu serentak di Kabupaten Indramayu secara aman dan demokratis.
Disinggung soal bantuan biaya Pilwu dari pihak ketiga diluar anggaran yang menjadi beban APBD, pihaknya sudah memasukan pasal sesuai Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades.
Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Kuwu Se-Indramayu (AKSI), Wartono mengungkapkan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan perubahan Perda tentang Pilwu yang sedang dibahas bersama Pansus DPRD Indramayu saat ini. Namun beberapa masukan-masukan sudah disampaikan dalam hearing kemarin. Ia berharap, aspirasi yang sudah disampaikan terkait beberapa perubahan Perda nanti dapat dijadikan dasar penentapan aturan dan produk hukum daerah untuk kemajuan Pemerintah Desa secara maksimal.
“Kami dari AKSI sudah memberikan masukan kepada Pansus IV DPRD Indramayu, semoga bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan perubahan Perda tentang Desa nanti,”tuturnya.(Ihsan)
