INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota DPR RI, Ono Surono menegaskan anggaran pemerintah pusat yang dikhususkan kepada desa harus menjadi garda utama perekonomian nasional. Pasalnya, anggaran desa yang saat ini dimiliki desa, sangat membantu dalam meningkatkan semua sektor, baik pada infrastruktur, pemberdayaan, maupun potensi ekonomi yang dimiliki desa.
“Ini harus dipacu, desa saatnya menjadi garda terdepan ekonomi negara. Dengan dana desa yang sudah diberikan pusat sangat membantu infrastruktur, tidak kurang 900 juta tiap desa. Begitupun dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari perimbangan, bisa untuk meningkatkan pelayanan perangkat desa kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat,” tuturnya kepada media, Selasa (4/09/2018).
Ia menjelaskan, upaya pemerintah menjadikan desa sebagai pondasi ekonomi bangsa, salah satunya dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di tiap desa. Hal ini menurutnya harus dimanfaatkan betul agar menjadi alat dalam mendorong perekonomian di desa agar benar-benar menggali potensi ekonomi yang dimiliki.
“Saat ini desa masih belum mempunyai dorongan bagaimana memfungsikan Bumdes agar bisa menguasai ekonomi desa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di desa itu, karena kebijakan pemerintah yang belum mendorong. Seyogyanya Bumdes itu harus berupa holding usaha yang membawahi cabang-cabang usaha sesuai dengan potensi desa,” ujarnya.
Ono mencontohkan, desa petani, desa nelayan, desa pariwisata, atau lainnya saat ini masih belum bisa mewadahi kepentingan masyarakat, baik dari aspek legalitas kelembagaan maupun aspek usaha, termasuk aspek produksi, distribusi, dan konsumsi.
“Untuk desa yang mempunyai potensi pertanian, maka di bawah Bumdes harus terbentuk koperasi pertanian yang pengurus dan anggotanya dari petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gapoktan. Bisa menyediakan, mulai dari benih, pupuk, saprotan, atau jasa alsintan. Dalam hal distribusi juga bisa menyerap dari para petani, bisa juga membangun penggilingan padi atau unit-unit usaha perdagangan lainnya,” papar Ono.
Ia menambahkan, Koperasi juga dapat berkolaborasi dengan Bulog dengan program Rumah Pangan Kita (RPK) yang menyediakan beras, daging, dan kebutuhan pokok lainnya.
Oleh karenanya, Ono mengingatkan, perlu kiranya ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung penuh, misalnya soal distribusi pupuk yang pengangkatan distributor dan agen, kebijakannya diawali dari rekomendasi Bupati.
Sehingga, dalam hal pengangkatan untuk tingkat desa, harus mengangkat koperasi di desa yang dibentuk Bumdes tadi. Termasuk misalnya soal Bantuan Pangan Non Tunai, mereka bisa dijadikan suplier, bisa jadi mitra dan ini perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong.
Selain itu, penggalian potensi lain seperti desa pariwisata, perlu kiranya ada peran pemerintah untuk bisa dikembangkan dengan baik.
“Misalnya hutan mangrove di Karangsong Indramayu, bisa dimanfaatkan oleh Bumdes dengan membentuk Koperasi pengelola pariwisata dan dikelola bersama-sama dengan melibatkan karang taruna misalnya” imbuhnya.
Melalui gerak ekonomi itu, Kepala Desa (kuwu red) harus menjadi panglimanya. Apabila ini bisa diwujudkan, bisa diyakini desa dapat menjadi garda terdepan perekonomian negara, dengan koperasi yang sebagai pelaksanan ekonomi gotongroyong sesuai amanat UUD 1945 pasal 33. Pungkas politisi PDI Perjuangan Dapil Jabar 8 ini.
