INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kekeringan lahan pertanian yang terjadi pada tiga Kecamatan saat ini yakni Losarang, Gabuswetan dan Kandanghaur berdampak pada pencopotan jabatan Kepala Bidang Tata Teknis Irigasi (TTI) Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Anggoro Purnomo dalam mutasi yang dilakukan Wakil Bupati Indramayu beberapa waktu lalu. Namun gagalnya mantan Kabid Penataan Ruang Dinas Cipta Karya Indramayu dalam mengelola tata kelola air pada MT Gadu tahun 2018, mendapatkan angin segar dengan promosi posisi jabatan yang diemban saat ini sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Indramayu (Kabag Pengendalian Program) menggantikan Suryono yang diangkat sebagai Kadis Kimrum dan Pertanahan Indramayu.
“Berita kekeringan kemarin berujung mutasi Kabid TTI, tapi itu bukan punishment melainkan promosi,”ungkap salah satu ASN BKD Indramayu.
Menurutnya, kondisi mutasi seperti itu dilingkungan Pemkab Indramayu sudah lumrah, pasanya posisi jabatan stategis tak melihat basic pendidikan apalagi menyangkut SDM yang dimiliki tetapi dapat dipastikan karena faktor loyalitas.
“Faktanya Kabid TTI sekarang dari basic Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan, harusnya sosok yang memahami bidang pengairan dong, kenapa ?,” tanya sumber.
Menanggapi mutasi jabatan, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Indramayu, Anggoro Purnomo mengatakan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pihaknya harus siap ditempatkan dimana saja sesuai keputusan pimpinan. Ia juga mengaku tidak memahami secara jelas alasan dirinya dimutasi dari posisi jabatan yang saat ini tengah dibutuhkan keseriusan dalam menanganai persoalan pengairan di Kabupaten Indramayu saat MT Gadu 2018.
“Saya kurang paham pak alasan mutasi, sebagai PNS dimanapun ya harus siap,”ungkapnya saat dikonfirmasi.
Terpisah, Ketua GNPK-RI Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, Djaja menyayangkan kondisi pejabat stukrtural Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Bidang Tata Teknis Irigasi (TTI) yang dimutasi disaat persoalan menimpa ribuan petani diwilayah tiga Kecamatan belum tuntas teratasi bahkan gagal panen, pasalnya Kabid TTI harus bertanggung jawab terhadap tata kelola air yang gagal bahkan dugaan mafia air sudah kelam diterpa issu mutasi tersebut.
“Ini menjadi PR Kabid TTI yang baru, agar dapat menuntaskan masalah dugaan mafia air yang sudah merugikan masyarakat petani di tiga kecamatan,”tuturnya.
GNPK-RI akan terus mendorong kepada pihak berwajib agar masalah mafia air dapat terungkap sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Indramayu.
Ia juga meminta kepada pejabat TTI yang baru, agar jangan melulu duduk diatas meja, karena posisi yang diemban saat ini bersentuhan langsung dengan petani diseluruh wilayah Kabupaten Indramayu, dimana tantangan kedepan, terutama wilayah Induk Cipelang dan PJT II semakin berat seiring dengan pelaksanaan proyek modernisasi yang akan dijalankan pada ahir 2018 dan awal musim tanam rendeng 2019.
“Kabid yang baru harus dekat dengan petani, turun ke lapangan, lihat kondisi irigasi yang ada atas suplai air yang menjadi kebutuhan dasar petani,”pinta Djaja.
