KANDANGHAUR,(Fokuspantura.com),- Hasil Rapat Kordinasi Pengelolaan Pengairan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian RI bersama jajaran Pemkab Indramayu beberapa waktu lalu untuk menangani masalah kekeringan di tiga Kecamatan yakni Gabuswetan, Losarang dan Kandanghaur telah membuahkan hasil yang sangat maksimal bahkan mendapat apresiasi dari petani diwilayah tersebut. Dari 2.300 hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Kandanghaur yang dialiri oleh irigasi Rentang dan Cipanas sudah dapat diselamatkan sekitar 500 hektar, sementara sisanya sekitar 1.800 hektar tak dapat diselamatkan atau puso.
“Dari 2.300 Ha aliran rentang dan cipanas kurang lebih 500 Ha terselamatkan,” Kata Camat Kandanghaur Iim Nurahim kepada Fokuspantura.com, Senin(6/8/2018).
Upaya pemerintah tersebut, dibilang telah maksimal dalam menyelamatkan nasib para petani diwilayah Kecamatan Kandanghaur, mengingat kondisi dilapangan tanaman padi sudah usang dan tak dapat hidup lagi akibat kekeringan yang hampir 1 bulan.
Menanggapi upaya pemerintah, Ketua KTNA Kandanghaur, Waryono menyambut baik upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat dalam menggelontorkan air secara khusus kewilayah kekeringan, namun langkah itu sudah terlambat, mengingat kondisi tanaman sudah mati.
“Untuk Desa Wirakanan Desa Karanganyar 70 persen teratasi, tetapi untuk Desa Karangmulya gak teratasi, karena tanaman sudah pada mati,”tuturnya.
Ia menyampaikan kendala awal yang dilakukan Pemkab Indramayu terutama tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR Indramayu salah kaprah dan semrawut, karena tata kerja kepengamatan tidak sinkron lebih mementingkan wilayahnya masing-masing tanpa berpikir panjang terhadap Kabupaten Indramayu sebagai daerah pendulang ketahanan pangan nasional.
“Kalau dari awal bulan 6 sudah dilakukan antisipasi, tidak akan terjadi seperti ini, menurut saya menejemen pengaturan airnya semrawut dan tidak maksimal kerja para pengamat dan mantri pengairan, mereka hanya mempertahankan wilayah pengamatan masing-masing,”tambahnya.
Fakta sekarang adalah, gelontoran air yang sangat maksimal itu tetap saja masih banyak yang belum terairi seperti di Desa Wirakan, Desa Wirapanjunan, Desa Pareangirang dan Desa Pranti.
“Wilayah Desa Karangmulya tetap puso sekitar 300 hektar,”tandasnya.
Ketika ditanya terkait adanya dugaan mafia air yang menyebabkan masalah penanganan air diwilayah tersebut menjadi terlambat. Waryono sudah memprediksi masalah itu, apalagi korban sudah fulgar menyampaikan didepan umum baik pendapat langsung kepada pihak Kementan RI maupun media sosial.
“Ya itulah maka ada apa di balik itu, semestinya Kadis PUPR harus bertindak terhadap anak buahnya. atau mundur dari dinas,”timpa Waryono.
