INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Permasalahan serius yang dialami PD BWI atas kerugian tahun berjalan pada tahun 2017 sebesar Rp3,1 miliar belum sepenuhnya ditanggapi serius oleh seluruh Fraksi DPRD Indramayu untuk melakukan langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus)BWI Gate, sebagai sikap politik dalam menyelamatkan uang negara.
Anggota Komisi 3 DPRD Indramayu, H.Sirojudin mengungkapkan, wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam menyikapi masalah yang mendera PD BWI, seyogiyanya dilakukan oleh fraksi – fraksi sesuai dengan mekanisme UU MD3.
“Wacana Pansus sebaiknya dari rekan-rekan fraksi, pada prinsipnya untuk kebaikan daerah, kami sepakat masalah ini diseriusi,” tuturnya di Gedung DPRD Indramayu, Senin(2/7/2018).
Sebagai mitra dari PD BWI, pihaknya sudah memberikan langkah – langkah serius agar bagaimana keberadaan PD PWI menjadi sehat. Melalui upaya rekomendasi untuk tidak dilakukan penambahan modal sesuai ketentuan Perda, adalah bentuk punishmen agar direksi lebih profesional dalam mengelola bisnis yang dijalankan dan dapat berkontribusi untuk PAD Indramayu.
“Tetapi faktanya rekomendasi itu jalan ditempat, bicara evaluasi juga kami tidak diajak duduk bersama,”papar Ketua Fraksi PDIP Indramayu ini.
Ia menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan, konsisten dengan pandangan umum yang sudah disampaikan beberapa hari kemarin untuk merombak total manajemen agar koor bisnisnya jelas serta membubarkan PD BWI secara permanen.
“Intinya PU Fraksi PDI Perjuangan sudahJelas, merombak management secara total, agar kor bisnis nya jelas dan membubarkan PD BWI secara permanen,”tandas Politisi moncong putih asal Kecamatan Balongan ini.
Senada, Ketua Fraksi PKB Indramayu, H.Muzani Noor mengungkapkan, wacana pembentukan Pansus BWI sangat diperlukan, mengingat selama ini beberapa masalah didalam perjalanan bisnis tersebut ada banyak hal yang perlu dikupas secara tuntas. Mengingat selama hampir satu periode sebagai anggota DPRD Indramayu, kerugian PD BWI terus terjadi setiap tahun.
“Komisi 3 yang lebih memahami kondisi didalam sebagai mitra PD BWI, bisa sebagai inisiatif untuk melakukan langkah serius,”tuturnya.
Ia menegaskan, pemberian modal dasar untk BWI tahun depan wajib di stop dan sudah sesuai aturan, pasalnya penambahan penyertaan modal terus dilakukan dan berakibat merugikan negara, masuk pada ranah pidana.
Bahkan menurutnya, ketentuan itu tidak hanya berlaku bagi BWI, termasuk kepada BUMD lainnya harus di evaluasi serta laporan progres kinerja.
” PDAM juga masih belum transfaran seperti pelayanannya masih manual tidak seperti Kabupaten lain sudah online,”terang Sekretaris PC NU Indramayu ini.
Ia menambahkan, sikap politik yang dilakukan FPKB semata – mata demi kebaikan Indramayu kedepan.
Ketua Fraksi Gerindra, Ali Akbar menyapaikan pendapat yang sama untuk menyikapi persoalan PD BWI saat ini, apalagi sosok wakil rakyat yang memiliki bisnis di bidang festisida dan pupuk pertanian itu, memahami betul bagaimana pertandingan dan prospek bisnis yang selama ini dijalankan oleh perusahaan plat merah.
Berbeda, Ketua Fraksi PKS, H. Ruswa menanggapi wacana pembentukan Pansus untuk PD BWI saat ini, pihaknya tak tertarik secara politik mengingat sikap politik itu merupakan patsun yang akan terus dijaga sebagai partai yang mengawal kebijakan eksekutif. Namun dalam setiap pembahasan di parlemen pihaknya sudah sejak awal BWI dinyatakan rugi, mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Silahkan dibuka dokumen pandangan umum fraksi sejak 2013, bahkan dalam tiap pembahasan, kami kritis menyoroti masalah BWI,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PD BWI, H. Soen Soejarwo ketika dikonfirmasi terkait masalah evaluasi yang sudah dilakukan Bupati Indramayu baru-baru ini, belum bisa memberikan penjelasan secara jelas atas masalah yang saat ini dihadapi. Bahkan ia baru bersedia memberikan klasifikasi pada akhir pekan ini.
