SUKRA,(Fokuspantura.com),- Memasuki fase persidangan l tahun 2018, Anggota Legislative  Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Indramayu, Karsiwan, menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) VI), guna menjaring informasi warga tentang program pembangunan di Kabupaten Indramayu.

 

Pada kegiatan yang dilaksanakan dibeberapa titik tersebut, Karsiwan kembali menegaskan tentang tugas dan fungsi (tufoksi) perangkat desa, hal itu terkait dengan terbentuknya struktur organisasi pemerintah desa pasca pilwu desember lalu.

 

“Kami kembali menegaskan tentang tufoksi perangkat desa terkait dengan pelaksanaan pelayanan optimal,” tegas Karsiwan, SE, pada kegiatan reses di halaman Kantor Kuwu Sumuradem Timur, Kecamatan Sukra, Senin (5/3/2018).

 

Dikatakannya, Ketua RT selaku unsur pemerintah terendah akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan, untuk itu perlu kiranya mengantongi data kondisi warga terkait dengan pengalokasian kebijakan pemerintah agar lebih menyentuh sehingga kondisifitas desa tetap terjaga.

 

Sedangkan untuk kewenangan Pemerintah Desa meliputi jalan lingkungan yang ada di desa kecuali jalan desa yang menghubungkan antar desa atau dengan kecamatan lain biasa disebut jalan poros, pertanggung jawabannya bisa dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

 

Dikatakannya pula, tentang adanya keterlambatan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, sediaan blanko e-KTP yang didistribusikan Pemerintah pusat dalam satu bulan hanya 10 ribu exemplar, sehingga ini menjadi kendala yang mengakibatkan adanya keterlambatan penerbitan e-KTP dan untuk menyikapi permasalahan tersebut untuk sementara warga dikantongi surat ketengan (suket).

 

“Kami butuh masukan dari masyarakat dan melalui kegiatan reses ini kami bisa menjaring aspirasi warga untuk kemudian dirangkum dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah guna ditindak lanjuti,” ujarnya.