INDRAMAYU, (Fokuspantura.com),- Permasalahan pendidikan di Kabupaten Indramayu kerap menjadi sorotan Komisi II DPRD Indramayu, dimana Dinas Pendidikan sebagai salah satu mitra kerja parlemen khususnya Komisi ll disinyalir kurang maksimal melakukan kajian dan analisis terhadap sediaan serta penggunaan anggaran.
Sorotan Komisi ll DPRD Kabupaten Indramayu yang diurai pada rapat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Indramayu, pada pekan lalu, dimana penggunaan anggaran pada tahun lalu dengan nilai trilyunan rupiah, tidak mendorong capaian target pendidikan jika dikolerasikan dengan data capaian Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Indramayu.
Belum lagi itu, kali ini para tenaga pendidik di Kabupaten Indramayu, harus didera dengan adanya keterlambatan realisasi dana sertifikasi atau Tunjangan Profesional Guru (TPG). Pasalnya, hak tenaga pendidik triwulan l tahun 2024 tersebut, hingga bulan Mei masih belum ada sinyal pencairan.
“3 bulan bu dewan, triwulan 1 yaitu Januari, Pebruari dan Maret belum dicairkan,” ungkap Ketua Komisi ll DPRD Indramayu, Anggi Noviah, kepada fokuspantura.com, Rabu, 8 Mei 2024, menirukan ucapan tenaga pendidik.
Ungkapan tersebut, lanjut Anggi, merupakan keluhan yang disampaikan melalui salah seorang guru mewakili kawan satu profesi yang ada di Kabupaten Indramayu, mengingat hingga bulan Mei 2024 dana sertifikasi guru belum juga dicairkan.
“Mereka kembali dipaksa untuk bersabar,” kata Politisi PDIP Indramayu.
Anggi menegaskan, atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, agar segera melakukan langkah kongkrit guna mendorong pencairan TPG, paling tidak hak triwulan satu dapat segera diterima oleh para guru baik dikalangan SD maupun SMP, karena dapat berpengaruh pada kinerja tenaga pendidik berkaitan dengan kesejahteraan keluarganya.
“Kami akan mendorong Disdik agar segera mencairkan dana sertifikasi guru,” tandasnya.
Sementara, Kepala Disdik Kabupaten Indramayu, H. Caridin, melalui pesan Whatsapp, mengatakan jika keterlambatan pencairan TPG dikarenakan dana dari pusat belum turun, karena itu pihaknya terus melakukan upaya untuk komunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu.
“Dana dari pusat belum turun, kami terus komunikasi dengan BKAD,” ujarnya. (Red/FP).
