INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Anggota DPRD Indramayu, Mohamad Solihin mengkritisi amburadulnya managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu yang harus segera diperbaiki. Pasalnya fungsi kehumasan yang ada saat ini tidak berjalan efektif, sejatinya peran humas menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Bukan hanya itu, amburadulnya managemen dan pelayanan di ruamh sakit milik Pemkab Indramayu ini diduga kuat akibat adanya sejumlah jabatan struktural pegawai di RSUD Indramayu yang dianggap tidak tepat seperti jabatan Wakil Direktur (Wadir) latar belakangnya dari IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ditempatkan di Rumah Sakit.
“Ini sama saja dengan malapraktek jabatan. Kami menyayangkan jabatan Wadir RSUD Indramayu, yang latarbelakangnya dari IPDN malah menduduki jabatan penting di rumah sakit. Menempatkan posisi jabatan yang tidak tepat itu tunggu saja kehancurannya,”Ungkap Anggota Farksi Kebangkitan Bangsa ini.
Atas temuan itu, Solihin menyarankan agar Bupati Indramayu, Hj Anna Sophana mengkaji ulang jabatan yang diemban Wadir RSUD Indramayu. Sekalipun pengangkatan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu ini adalah hak preogrtaif Bupati. Namun, pihaknya sebagai anggota dewan punya hak untuk pengawasan, mengkritisi dan kontrol atas kinerja pejabat Pemkab Indramayu sebagai bahan masukan.
“Kami berharap, agar jabatan yang diemban Wadir AR dapat dikaji ulang karena tidak tepat. Ini malah prkatek jabatan dan jangan sampai nanti malah ada dokter yang diposisikan di Pol PP,”sindir Solihin sambil mengatakan, amburadul dan boboroknya pelayanan di RSUD Indramayu salah satu penyebanya adanya malapraktek jabatan.
Korda LSM Pelopor Kabupaten Indramayu, M Nanang Supriyadi mengatakan, amburadul dan munculnya masalah pelayanan public yang sempat menjadi viral di RSUD Indramayu ini salah satunya karena fungsi Humas yang tidak berjalan efektif. Menurutnya, dalam rangka menyikapi era keterbukaan informasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pola, mekanisme dan kinerja humas pemerintah perlu segera dilakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut merupakan pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Menurutnya, permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat terhadap perwujudan hak publik untuk memperoleh informasi publiK harus ditekan sekecil mungkin, sehingga pelaksanaan aktivitas antara hak dan kewajiban baik oleh Badan Publik maupun masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.
“Kami melihat fungsi Humas di RSUD Indramayu tidak berjalan efektif. Jangankan ada ruang publik untuk wartawan, informasi untuk rakyat dan keluarga pasiena saja masih belum ada, padahal rakyat adalah raja, karena rumah sakit dapat berkembang dan maju jika pasien (rakyat) yang datang banyak,”tegas Nanang.
Ditegaskan Nanang, struktur organisasi dibawah langsung Wadir RSUD tidak berjalan selaras dan mandul. Menurutnya, kendala pengelolaan humas di rumah sakit diantaranya yaitu persepsi pimpinan, sumber daya manusia dan sarana pendukung yang tidak mendukug. Saat ini, seringkali persepsi dan perlakuan pimpinan terhadap peran dan fungsi humas belum optimal sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas yang kurang termotivasi.
Dijelaskan Nanang, jabatan di Humas ini jangan dianggap sepele, karena SDM humas pemerintahan juga masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi sebagai petugas/pejabat humas karena peran humas dianggap hanya sebagai pelengkap departemen maupun pemda, bahkan sebagian humas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya belum ditunjang sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja dan peralatan kerja.
Pihaknya meminta humas RSUD harus mampu melakukan aktivitas komunikasi yang tepat, cepat dan akurat, dalam rangka penyebaran informasi yang utuh, bener dan bermanfaat yang bisa diserap masyarakat berguna untuk keluarga pasien, apalagi wartawan.
“Guna mewujudkan RSUD menjadi Badan Umum Layanan Daerah (BLUD) yang handal, saatnya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD lebih professional, terbuka dan fungsi Humas harus berjalan efektif,”tegasnya.
Sementara itu, Plt Dirut RSUD Indramayu, dr Lisfayeni yang didampingi Kasubag Bantuan Hukum Setda Indramayu, Kamsari Sabarudin mengakui adanya ketersendatan komuniksai antar lembaganya. Menurut Kamsari, di RSUD Indramayu ini fungsi Humas juga tidak berjalan efektif sehingga menimbulkan masalah kemarin yang sempat menjadi viral dalam seminggu ini.
“Kedepan kita harus lebih baik dan professional demi peningklatan pelayanan RSUD Indramayu, “tegas Kamsari di ruang Plt Direktur RSUD Indramayu belum lama ini.
