INDRAMAYU,(Fokuspantura.com),- Kementerian Desa dan PDT Republik Indonesia telah menetapkan 26 desa kategori Desa Mandiri di Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, tahun 2022. Konsekwensi dari penetapan Desa Mandiri secara regulasi akan memperoleh anggaran dari pemerintah pusat berbeda dengan status desa reguler, baik dari sisi jumlah alokasi anggaran maupun proses pencairan Dana Desa (Dandes).
Seperti diketahui, menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
Perhitungan Dana Desa (Dandes) setiap desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Proses penyaluran Dana Desa secara bertahap dengan ketentuan tahap 1 paling cepat bulan Januari sebesar 40 persen. Tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40 persen dan Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20 persen. Sementara untuk Penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri terbagi dalam 2 Tahap yaitu 60 persen tahap 1 dan 40 persen tahap 2.
Pada tahun 2022 ini, Kabupaten Indramayu mendapatkan pagu alokasi Rp.401.253.897.000,00 dan realisasi per tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp.401.124.868.000,00.
Berdasarkan data yang diterima Fokuspantura.com dari BKD Indramayu, 28 Desember 2022, untuk 26 Desa Mandiri sudah dialokasikan tuntas dengan rincian desa sebagai berikut :
Kecamatan Arahan, Desa Pranggong sebesar Rp1.477.382.000,- Kecamatan Balongan , Desa Balongans sebesar Rp 1.123.359.000 dan Desa Tegalurung sebesar Rp.1.053.884.000,- Kecamatan Gabuswetan , Desa Gabuswetan sebesar Rp 1.250.601.000,- Kecamatan Haurgeulis, Desa Cipancuh sebesar Rp 1.601.448.000,- dan Desa Kertanegara sebesar Rp2.192.256.000,- Kecamatan Indramayu , Desa Karangsong sebesar Rp1.482.568.000,- dan Desa Pabean Udik sebesar Rp2.556.990.000 Kecamatan Jatibarang, Desa Bulak sebesar Rp1.166.269.000, Desa Jatibarang Baru sebesar Rp1.540.766.000,- dan Desa Jatibarang sebesar Rp1.060.695.000,-
Kecamatan Kandanghaur, Desa Karanganyar sebesar Rp 1.950.160.000,- . Kecamatan Karangampel , Desa Karangampel Kidul , sebesar Rp 1.803.003.000,- Kecamatan Kedokanbunder , Desa Cangkingan sebesar Rp1.351.955.000,- Kecamatan Lohbener , Desa Lohbener sebesar Rp1.152.026.000 Desa Pamayahan sebesar Rp 918.013.000,- dan Desa Rambatan Kulon sebesar Rp 1.637.292.000,- Kecamatan Losarang, Desa Krimun sebesar Rp 1.236.928.000,- Kecamatan Patrol , Desa Patrol sebesar Rp1.781.680.000,- Kecamatan Sindang , Desa Dermayu sebesar Rp960.902.000,- , Desa Kenanga sebesar Rp 1.510.873.000,- Desa Panyindangan Wetan sebesar Rp1.457.982.000,- dan Desa Sindang sebesar Rp 1.080.741.000,- Kecamatan Sliyeg Desa Majasari sebesar Rp912.006.000,- Kecamatan Tukdana, Desa Lajer sebesar Rp1.265.925.000,- dan Desa Sukaperna sebesar Rp1.439.462.000,-.
Seperti diketahui, transfer pemerintah pusat yang masuk mendajdi pendapatan APBD Indramayu terdiri atas :
Dana Perimbangan :
Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus (DAK) , terdiri dari dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Dana Insentif Daerah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
Dana Desa
Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yan ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Mekanisme pencairan Dana Desa melalui proses verifikasi di DPMD dan diajukan oleh BKD ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui mekanisme Aplikasi OMSPAN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa.
Dasar Hukum Dana Desa untuk Kabupaten Indramayu adalah Peraturan Bupati Indramayu Nomor 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
Seluruh Dana Desa terserap 100 persen sampai dengan akhir Desember 2022 dari total pagu 401,2 miliar sehingga Pembangunan di Desa dapat dilaksanakan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Masyarakat Desa dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Visi Indramayu yang bermartabat.
